artikel transfer dan pencairan dana desa

Transfer dan Pencairan Dana Desa

(Study kasus di Kota Demak)

(Misfikhotul Murdayanti)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di  Indonesia  dengan program-program  yang  sebenarnya  juga  dapat  menjadi  pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten / Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlahdesa  dengan memperhatikan jumlah penduduk  (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya  langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangkamengoptimalkan penggunaan Dana Desa,maka  penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan untuk membiayai pembangunan danpemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritaspenggunaandana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan  yang  menjadi  tanggungjawab  Desa.

Dana  Desa  di  dalam  APBN  2015 dianggarkan  sebesar  Rp  9.066,2  miliar, namun  sejalan  dengan  visi  Pemerintah untuk  Membangun  Indonesia  dari pinggiran  dalam  kerangka  NKRI  maka anggaran  ini  ditambah  alokasinya  di dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 20.766,2 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2016 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp.  46.982 miliar.

Sedangkan untuk Kabupaten Demak pada Tahun Anggaran 2015dialokasikan sebesar Rp.73.852.473.000,- dan pada Tahun anggaran 2016 mendapat alokasi sebesar Rp.165.814.611.000,-.